Rangkuman Materi SKD CPNS TWK Sejarah Nasional Indonesia

• Latar belakang munculnya pergerakan nasional

Kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Kolonilis barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan, salah satunya dengan mendirikan organisasi modern.

• Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional

Faktor intern, antara lain :

• Penderitaan rakyat yang berkepanjangan
• Kenangan kejayaan masa lalu
• Lahirnya golongan terpelajar

Faktor ekstern, antara lain :

• Timbulnya paham-paham bar seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme
• Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905
• Gerakan Turki Muda
• Revolusi Nasional Cina

• Organisasi pergerakan nasional di Indonesia
  1. Budi Utomo

Dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908 dengan ketuanya adalah dr. Sutomo.

1. Serekat Islam (SI)

Didirikan pada tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Surakarta. Organisasi ini awalnya bernama Serekat Dagang Islam (SDI), namun untuk memperluas gerak usahanya SDI diubah menjadi SI. Pada perkembangannya SI disusupi oleh orang beraliran sosialis ekstrem. Sehingga pada tahun 1921, SI terbelah menjadi dua, yaitu SI Merah yang dipimpin Semaun dan SI Putih yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto.

1. Indische Partij

Didirikan di Bandung, 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai (Dr. Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat).

Usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

• Menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia
• Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia
• Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) dalam pemerintahan
• Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya.

1. Perhimpunan Indonesia (PI)

Didirikan oleh R.P. Sosrokartono dan R. Husein Jayadiningrat, para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Kegiatan PI yaitu mengadakan pertemuan antar anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. PI menerbitkan majalah “Hindia Poetera” untuk memuat tulisan anggotanya.

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Didirikan di Bandung, 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno. Kegiatan-kegiatan PNI dianggap membahayakan kolonialis Belanda sehingga pada tahun 1930 para tokohnya ditangkap.

1. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Didirikan pada 25 Desember 1935. Organisasi ini merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

• Pendidikan kepada rakyat
• Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
• Meningkatkan kesejateraan rakyat

1. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Didirikan di Jakarta, 24 Mei 1937 oleh A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Amir Syarifudin. Tujuannya untuk Indonesia merdeka dengan asas nasionalis dan demokrasi.

1. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Dibentuk pada 21 Mei 1939, GAPI merupakan gabungan dari partai-partai politik yang ada di Indonesia guna menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan Belanda secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun.

1. Pergerakan Wanita

Dipelopori R.A. Kartini dengan tujuan mempengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi. Oleh karena itu muncul tokoh-tokoh wanita, antara lain :

• Dewi Sartika, mendirikan “Sekolah Kautamaan Istri” di Bandung, 1954.
• A. Sabarudin dan R.A. Sutinah Joyopranoto mendirikan Putri Merdiko.
• Kongres wanita Indonesia diadakan pada 22-28 Desember 1928 di Yogyakarta. Berdasarkan hasil kongres terbentuklah Perserikatan Istri Indonesia (PII).

• Pendudukan militer Jepang di Indonesia

1. Masuknya Jepang di Indonesia

Faktor yang menyebabkan Jepang berhasil masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara sebaga berikut :

• Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai, pada 7 Desember 1941.
• Negara-negara induk (Inggris, Prancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman.
• Bangsa-bangsa Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia).

Tujuan awal Jepang datang ke Indonesia untuk menanam kekuasaannya dan untuk menjajah Indonesia.

1. Kebijakan Pemerintah Jepang
   • Bidang ekonomi
   • Perluasan area persawahan untuk meningkatkan produksi beras
   • Melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mengendalikan harga barang.
   • Bidang pemerintahan
   • Pemerintah pendudukan Jepang adalah pemerintahan yang sangat diktator
   • Untuk memudahkan pengawasan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar semua daerah dapat dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang.
   • Bidang militer
   • Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi, baik militer maupun semimiliter, dengan tujuan bangsa Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
   • Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintahan Jepang sebagai berikut :
   • Seinendan (barisan pemuda)
   • Keibodan (barisan pembantu polisi)
   • Fujinkai (barisan wanita)
   • Heiho (pembantu prajurit Jepang)
   • Syuisintai (barisan pelopor)
   • Jawa Hokokai (perhimpunan kebaktian rakyat Jawa)
   • PETA (pembela tanah air)
   • Bidang sosial-budaya

• Pada masa pemerintahan Jepang, media massa diawasi dengan ketat
• Surat kabar dan radio ikut berfungsi memperluas perkembangan Bahasa Indonesia.

• Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang

1. Perjuangan melalui organisasi buatan Jepang
   • Gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
     • Dibentuk pada 1 Maret 1943 yang bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang.
     • Dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang oleh para pemimpin Indonesia.
     • Pemimpin PUTERA adalah Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.
   • Barisan Pelopor (Syuisintai)

• Dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan kepala sekretariatnya, yaitu Sudiro.
• Anggota pengurusnya antara lain Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sukardjo Wiryopranoto, dan Otto Iskandar Dinata.
• Dimanfaatkan sebagai penyalur aspirasi nasionalisme.
  • Badan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In)
• Dibentuk pada 5 September 1943, dasar anjuran Jenderal Hideki Tojo (Pedana Menteri Jepang).
• Diketuai Ir. Soekarno, anggotanya berjumalah 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia.
• Bertugas memberi nasehat atau petimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia).
• Para pemimpin Indonesia memanfaatkan organisasi untuk menggembleng kedisiplinan.

1. Perjuangan melalui organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Merupakan kumpulan organisasi Islam yang didirikan pada 21 September 1937. Diprakarsai oleh K.H. Mas Mansyur, K.H. Wahab Hasbullah, dan Wondoamiseno. Organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri dan dimanfaatkan sebagai pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik.

1. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah

• Gerakan kelompok Sutan Syahrir
• Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
• Golongan persatuan mahasiswa
• Kelompok Sukarni
• Kelompok pemuda Menteng 31

1. Perjuangan melalui perlawanan bersenjata
   • Perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat
   • Cot Pleing, Aceh, 10 November 1942
   • Pontianak, 16 Oktober 1943
   • Singaparna, Jawa Barat, 25 Februari 1944
   • Cidempet, Indramayu, 30 Juli 1944
   • Irian Jaya, 1944.
   • Perlawanan bersenjata yang dilakukan PETA
   • Blitar, 29 Februari 1945
   • Meureudu, Aceh, November 1944
   • Gumilir, Cilacap, April 1945

• Alasan Jepang membentuk BPUPKI

Akhir tahun 1944, posisi Jepang diberbagai kawasan mulai terdesak, karena beberapa hal berikut :

• Jepang terus mengalami kekalahan dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik.
• Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA.

Pada Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Tugasnya adalah memulihkan kewibawaan Jepang dihadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkeraman imperialis Eropa.

Langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia, antara lain :

• Menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang
• Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang.

Jepang menjanjikan hal tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). BPUPKI secara resmi bediri pada 28 Mei 1945, beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

• Penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia

BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia Sembilan, beranggotakan :

• Soekarno (ketua)
• Moh. Hatta
• Muh. Yamin
• Ahmad Soebarjo
• A.A. Maramis
• Abdulkahar Muzakkir
• Wahid Hasyim
• Haji Agus Salim
• Abikusno Cokrosuyoso

Pada 22 Juni 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen laporan tersebut disebut Piagam Jakarta.

Pada 10-17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua guna membahas rancangan undang-undang dasar, termasuk pembukaannya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Soekarno.

• Pembentukan PPKI

7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta, sedangkan penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subardjo.

9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil menghadap Marsekal Terauchi di Dalath, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut antara lain :

• Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia
• Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI
• Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lain
• Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

• Perbedaan pandangan antar kelompok pejuang

Setelah Jepang mengalami kelelahan diberbagai kawasan, timbulah perbedaan antarkelompok pejuang mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu :

• Kelompok pejuang senior

Yaitu kelompok anggota PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu.

• Kelompok pejuang bawah tanah

Dipimpin oleh Sutan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

15 Agustus 1945, pihak pemuda mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetepi Soekarno dan Hatta menolak usulan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis.

• Peristiwa rengasdengklok

Tidak adanya kesepakatan antar kelompok muda dan kelompok tua tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi menyebabkan kelompok muda membawa Ir. Soekarno dan Moh. Hatta keluar dari Jakarta. Rengasdengklok merupakan nama daerah yang berada di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Kawasan ini bebas dari kekuasaan Jepang dan jauh dari Jakarta.

Tokoh yang terkait dalam peristiwa ini antara lain :

• Golongan tua: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
• Golongan muda: Syudanco Singgih, Yusuf Kunto, Sukarni, Syudanco Subeno, dan Iwa Kusumasumantri.

• Kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia

1. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan

Perumusan naskah proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Tokoh-tokoh yang menyusun naskah proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Tokoh yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi adalah Sudiro, B.M. Diah, dan Sukarni. Atas usul Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudia naskah diserahkan pada Sayuti Melik untuk diketik dan dilakukan revisi penulisannya.

1. Upacara proklamasi kemerdekaan

Berdasarkan kesepakatan, teks proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat. Untuk menghindari bentrok antara rakyat dengan pasukan Jepang, pembacaan teks proklamasi diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

• Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan

Berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui :

• Kantor berita Domei
• Radio
• Kawat telepon
• Surat kabar
• Utusan ke berbagai wilayah
• Pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok.

• Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia

Unsur yang harus dilengkapi bagi berdirinya suatu negara baru, antara lain :

• Rakyat
• Wilayah
• Pemerintahan yang berdaulat
• Pengakuan dari negara lain

PPKI mengadakan sidang untuk melengkapi syarat terbentuknya negara.

1. Sidang PPKI I (18 Agustus 1945)

Dihadiri 27 anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang antara lain :

• Mengesahkan dan menetapkan UUD RI
• Memilih dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden
• Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden.

1. Sidang PPKI II (19 Agustus 1945)

Hasil kerputusan sidang antara lain :

• Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden
• Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya
• Diusulkan kepada Presiden RI untuk membentuk tentara kebangsaan.

1. Sidang PPKI III (22 Agustus 1945)

Hasil keputusan sidang antara lain :

• Membentuk Komite Nasional Indonesia
• Membentuk PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia (namun kemudian dibatalkan)
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

• Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda

1. Kedatangan tentara Sekutu dan NICA.

29 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Indonesia dan melucuti tentara Jepang. Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara, yang bernama South East Asia Command (SEAC) membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas utama AFNEI adalah mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Jepang. Karena Sekutu membawa orang-orang Netherland Indies Civil Administration (NICA), bangsa Indonesia curiga dan timbul permusuhan.

1. Kedatangan Belanda (NICA)berupaya menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

NICA berusaha mempersenjatai kembali Koninklijk Nerderlands Indisch Leger (KNIL), yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, mengadakan provokasi sehingga terjadi kerusuhan.

• Perjuangan rakyat di berbagai daerah

1. Pertempuran Surabaya

Pada awalnya, pemerintahan Jawa Timur tidak mau menerima kedatangan Sekutu, namun kemudian dibuat kesepakatan berikut :

• Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda
• Menjalin kerjasama antara Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan keamanan dan perdamaian
• Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancer
• Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Dengan kesepakatan tersebut, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Namun pihak Inggris ingkar janji dan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945.

Untuk menghindari perluasan kontak senjata, Presiden Soekarno melakukan perundingan dengan Jenderal D.C. Hawthorn. Namun, hasil perundingan tersebut dilanggar oleh pihak Sekutu dan kontak senjata kembali meletus pada 10 November 1945. Melalui siaran radio, Bung Tomo berpidato untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya.

1. Pertempuran Ambarawa

Berlangsung dari 21 November – 15 Desember 1945 antara TKR dengan tentara Sekutu. Berawal dari kedatangan tentara Sekutu di Semarang, yang awalnya bertujuan untuk mengurus tawanan perang. Namun secara diam-diam, tentara Sekutu diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang.

1. Pertempuran Medan Area

Pertempuran pertama berlangsung pada 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu disebuah hotel. Kemudian para pemuda menyerbu hotel tersebut dan mengakibatkan banyak korban luka-luka. Bentrok antara tentara Sekutu dengan rakyat menjalar ke seluruh Kota Medan.

• Peranan dunia internasional

1. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dewan Keamanan PBB berperan dalam penyelesaian pertikaian antara Indonesia dengan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri dari :

• Australia (diwakili Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
• Belgia (diwakili Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
• Amerika Serikat (diwakili Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia

KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan pada 8 Desember 1947 diatas kapal perang Amerika Serikat “Renville” yang sedang brlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Renville.

1. Peranan Konferensi Asia di New Delhi

Saat Belanda melakukan aksi militernya, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi pada 20-23 Januari 1949.

Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang disampaikan pada PBB, sebagai berikut :

• Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
• Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum 15 Maret 1949
• Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
• Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950.

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Belanda dan Indonesia, yang berisi sebagai berikut :

• Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Indonesia
• Pembebasan dengan segera tanpa bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Indonesia oleh Belanda
• Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta
• Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu secepatnya
• Komisi Tiga Negara diganti namanya menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI atau United Nations Commission for Indonesia). Tugasnya untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan.

• Aktivitas diplomasi Indonesia

1. Perundingan Linggajati

Diadakan pada 10 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Dipimpin oleh Prof. Scermerhorm (delegasi Belanda) dan Perdana Menteri Syahrir (delegasi Indonesia). Hasil perundingan ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka), Jakarta, denga nisi :

• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meluputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facfo paling lambat 1 Januari 1949.
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

1. Perundingan Renville

Diadakan pada 8 Desember 1947 diatas kapal perang Renville. Dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin (delegasi Indonesia), dan R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (delegasi Belanda). Hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948 yang intinya antara lain :

• Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh kerjaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat.
• Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera megninginkan daerahnya bergabung dengan RI atau bagian dari NIS.
• Setiap negara bagian berhak tinggal diluar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau Belanda.

1. Persetujuan Roem-Royen

7 Mei 1949, Mr. Moh. Roem (delegasi Indonesia) dan Dr. Van Royen (delegasi Belanda) masing-masing membuat pernyataan berikut.

• Pernyataan Mr. Moh. Roem

• Mengeluarkan perintah kepada “Pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya
• Bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan
• Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan tujuan mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
  • Pernyataan Dr. Van Royen
• Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
• Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
• Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
• Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS
• Berusaha dengan sungguh-sungguh agar KMB segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

1. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Diadakan pada 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.

Isi persetujuan KMB antara lain :

• Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949
• Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
• Antara RIS dengan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda
• Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.

• Pengaruh konflik Indonesia-Belanda

1. Terbentuknya negara-negara bagian

Belanda menghendaki sebanyak mungkin negara bagian dalam RIS, berikut negara-negara yang dibentuk Belanda :

• Negara Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku)
• Negara Sumatera Timur
• Negara Madura
• Negara Pasundan
• Negara Sumatera Selatan
• Negara Jawa Timur

1. Perjuangan kembali ke Negara Republik Indonesia

17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang yang kita kenal dengan UUDS pada 15 Agustus 1945.

• Pemilu tahun 1955

Pemilihan umum (pemilu) 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang berikut :

• Gelombang I, 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Gelombang II, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (badan pembuat UUD).

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu 1955 diikuti banyak partai politik, organisasi, maupun perorangan sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi.

Fraksi terbesar adalah Fraksi Masyumi (60 anggota), Fraksi PNI (58 anggota), Fraksi NU (47 anggota), dan Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil pemilu tersebut berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

• Dekret Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden diumumkan oleh Presiden Soekarno di Istana Negara. Isi Dekrit Presiden antara lain :

• Pembubaran konstituante
• Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

• Kehidupan politik nasional dan daerah

Semenjak diakuinya kedaulatan RI, 27 Desember 1949 sampai 1960, Indonesia mengalami berbagai dampak dari keadaan politik nasional. Diantaranya sebagai berikut :

1. Hubungan pusat dan daerah

Disebabkan oleh masalah otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain :

• Di Padang, Sumatera Barat, berdiri Dewan Banteng yang dipimpin Letnan Kolonel Achmad Husein.
• Di Medan, Sumatera Utara, berdiri Dewan Gajah yang dipimpin Letnan Kolonel Simbolon.
• Di Sumatera Selatan, berdiri Dewan Garuda yang dipimpin Kolonel Barlian.
• Di Manado, Sulawesi Utara, berdiri Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Ventje Samual.

1. Persaingan ideologi

Tahun 1950, persaingan antara kelompom Islam dan kelompok nasionalis atau sosialis mulai terasa. Partai politik terpecah belah. Kabinet berkuasa silih brganti. Tahun 1950 – 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah, yaitu :

• Kabinet Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951)
• Kabinet Sukiman (26 April 1951 – Februari 1952)
• Kabinet Wilopo (April 1952 – 2 Juni 1953)
• Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955).

1. Pemberontakan-pemberontakan di daerah
   • Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, 23 Januari 1950.
   • Pemberontakan Andi Azis di Makassar, 5 April 1950.
   • Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia bagian timur, 1 Maret 1957.
   • Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, 15 Februari 1958.

• Perjuangan Indonesia merebut Irian Barat

19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya :

• Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial,
• Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
• Bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa,

Pada Januari 1962, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Panglima Komando Mandala adalah Mayjend. Soeharto.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yaitu :

• Fase infiltrasi (sampai akhir 1962)
• Fase eksploitasi (mulai awal 1963)
• Fase konsolidasi (awal 1964)

Kesungguhan Indonesia merebut kembali Irian Barat mengundang simpati diplomat AS, sehingga AS mendesak Belanda untuk menerima dan menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962.

Isi perjanjian New York antara lain :

• Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
• 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia.
• Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintahan selanjutnya diserahkan pada pihak Indonesia.
• Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
• Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI.

Sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York, diselenggarakan Pepera. Hasilnya membuktikan secara bulat Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disetujui PBB pada 19 November 1969.

• Peristiwa Madiun/PKI

Pemberontakan PKI di Madiun merupakan penghianatan terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini adalah Amir Syarifudin dan Muso. Pada 18 September, PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI untu diganti dengan pemerintahan berpaham komunis.

Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Soengkono di Jawa Timur untuk menangani pemberontak. Pada 30 September 1948, seluruh kota Madiun direbut kembali oleh TNI. Muso dikejar dan ditembak TNI saat melarikan diri keluar kota, sedangkan Amir Syarifudin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.

• Peristiwa DI/TII

Pemberontakan DI/TII terjadi dibeberapa wilayah, antara lain :

1. Jawa Barat

7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggalkan pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gerombolan DI/TII dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, dan merampok harta benda penduduk.

Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi “Bratayudha”. 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berserta para pengawalnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat.

1. Jawa Tengah

Dipimpin oleh Amir Fatah yang bergerak di Brebs, Tegal, dan Pekalongan. Pada 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut “Gerakan Banteng Negara” (GBN) dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini.

1. Aceh

Dipimpin oleh Teuku Dauh Beureuh. Ia merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan dibawah Provinsi Sumatera Utara. Awalnya pemerintah menghadapi pemberontakan dengan senjata, namun atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Pangdam I/Iskandar Muda diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” pada 17-21 Desember 1962.

1. Sulawesi Selatan

Dipimpim oleh Kahar Muzakar pada 30 April 1950. Ia menuntut pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati.

1. Kalimatan Selatan

Terjadi pada Oktober 1950 dibawah pimpinan Ibnu Hajar. Pemberontak menyerang pos-pos kesatuan TNI. Pemerintah memberi kesempatan Ibnu Hajar untuk menyerah, akan tetapi setelah menyerah ia melarikan diri dan melakukan permberontakan lagi. Akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta gerombolannya tertangkap.

• Peristiwa G 30 S/PKI

Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat oleh sekelompok militer yang menyebut dirinya Gerakan 30 September dibawah pimpinan Letkol Untung. Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh antara lain:

• Letnan Jenderal Ahmad Yani
• Mayor Jenderal R. Suprapto
• Mayor Jenderal M.T. Haryono
• Mayor Jenderal S. Parman
• Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
• Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo

Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari permbunuhan. Peristiwa G 30 S/PKI ini juga terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad memimpin operasi penumpasan terhadap gerakan ini. Tindakan yang dilakukan sebagai berikut :

• 1 Oktober 1965, berhasil merebut kembali RRI dan kantor Telekomunikasi
• 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat, termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan G 30 S.
• 3 Oktober 1965, dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya.

• Peristiwa politik masa orde baru

1. Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang isinya :

• Pembubaran PKI
• Pembersihan kebinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI
• Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.

1. Surat Perintah Sebelas Maret

11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno memberikan perintah pada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandate ini dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

1. Sidang Umum MPRS

Sidang umum 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru, yaitu :

• Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret
• Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia
• Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
• Ketetapan MPRS No. XIII tentagn Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan pada pengemban Tap MPRS No. IX.

1. Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam sidang umum MPRS 1966 atas terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden mengeluarkan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (Sembilan pasal). Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan MPRS No. IX yaitu Jenderal Soeharto.

1. Politik luar negeri

Landasan kebijakan politik luar negeri orde baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Sebagai wujud pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia
• Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966
• Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967.

1. Pemilihan umum

Pemilu pertama masa orba dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977 diikuti 10 partai (PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar), dimenangkan oleh Golkar.

Pemilu 1977 diikuti tiga organisasi peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

1. Sidang MPR tahun 1973

Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :

• Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengganti Manipol
• Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI
• Tap No, XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Humengkubuwono IX sebagai wakil Presiden RI.

• Berakhirnya orde baru

Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik Indonesia terus memanas. Hasil pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihanya Soeharto sebagai Presiden RI menuai reaksi masyarakat. Sedangkan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu terjadi krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 akibat kriris moneter Asia Tenggara.

Karena kondisi tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah orde baru. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan orba sehingga 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya pada wakil presiden B.J. Habibie.

Pemilu pertama orde reformasi ini dilaksanakan pada 7 Juni 1998 yang diikuti 48 partai politik. Suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam sidang umum MPR Oktober 1999, terpilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Kepemimpinan tersebut tidak berlangsung lama, dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz. Pada 5 April 2004, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua putaran, yaitu pada 5 Juli dan 20 September 2004. Presiden dan wakil presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pada pemilu 2009, SBY kembali terpilih sebagai presiden dengan wakilnya yaitu Boediono. Dan pada pemilu 2014, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya.